Pilkada Serentak: Demokrasi, Money Politic dan Perdukunan
Akhir-akhir ini masyarakat Indonesia disibukkan dengan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Pelaksanaan pilkada serantak rencananya akan digelar dalam tiga gelombang. Gelombang pertama akan digelar pada 9 Desember 2015, kemudian gelombang kedua pada Februari 2017 dan Juni 2018 untuk gelombang ketiga. Pembagian ini didasarkan pada habisnya masa tugas masing-masing kepala daerah. Pilkada serentak ini adalah kali pertama yang akan diselenggarakan oleh pemerintah. Pada pemerintahan sebelumnya belum pernah sekalipun digelar secara serentak seperti ini. Inisiatif pemerintahan Jokowi ini diklaim akan bisa menghemat APBN, meskipun klaim itu belum terbukti di lapangan. Kita sebagai warga negara yang baik tentu akan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Dalam negara demokrasi terjadinya pro-kontra dalam satu kebijakan adalah suatu yang lumrah, namanya juga demokrasi. Hanya saja pro-kontra yang terjadi seharusnya tidak perlu mengorbankan kepentingan rakyat banyak yang jauh lebih penting. Kita sebagai warga negara biasa hanya bisa berharap dan berdoa semoga apa yang dicita-citakan oleh pengambil kebijakan bisa berjalan dengan damai, aman dan tentram. Dan tentu berperan aktif untuk mensukseskannya, misalkan menghadiri atau mendatangi TPS tempat pemilihan tempat kita terdaftar sebagai pemilih, serta menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses pilkada berlangsung.
Demokrasi, money politic dan perdukunan
Setiap pemilihan seorang pemimpin di suatu negara demokrasi baik itu pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, pemilihan gubernur hingga pemilihan RT sekalipun seharusnya adalah momentum rakyat/warga untuk menentukan nasibnya dengan memilih pemimpin yang dilakukan secara langsung, jujur, bebas dan rahasia. Begitu juga dengan pilkada serentak, ini adalah momen pesta rakyat yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai harapan para konstituennya, yaitu pemimpin yang bisa mengayomi, mensejahterakan dan memakmurkan.
Sayangnya pesta demokrasi ini seringkali diciderai dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan norma agama, dan budaya ketimuran kita. Money politic misalnya, ini adalah satu bentuk praktik kecurangan yang kemudian secara tidak disadari telah menjadi budaya bangsa kita. Herannya, kalau tidak ada money politic, malah dianggap tidak normal. Beberapa minggu lalu, saya punya pengalaman di kampung saya ketika pemilihan kepala desa. Ternyata untuk menjadi seorang kepala desa saat ini kita memerlukan sedikitnya 100 juta, bahkan tidak heran ada beberapa daerah lain yang harus mengeluarkan uang ratusan juta. Ini fenomena baru masyarakat kita, sebelum reformasi meskipun ada tapi tidak sebrutal saat ini. Kenapa hal ini bisa terjadi?. Kalau menurut saya ini merupakan bentuk euforia dari masa reformasi yang sudah berlangsung sejak lengsernya Pak Harto. Sejak reformasi bergulir, setiap warga negara punya kebebasan untuk mengajukan dirinya menjadi pemimpin, asalkan punya uang dan punya dukungan- baik dukungan konstituen maupun dukungan partai. Tidak seperti pada pada orde baru yang mana semua sudah ditunjuk oleh atasan ataupun sang presiden sendiri.
Memang semuanya ada plus-minusnya. Masalahnya euforia ini sudah kebablasan, sudah disalahartikan oleh orang-orang yang ingin menikmati menjadi penguasa. Semua akan melakukan segala cara—tidak mengenal cara itu halal atau tidak—yang penting bagaimana caranya bisa menjadi pemenang. Selain praktik money politic yang sudah mencederai demokrasi kita, ada satu praktik lain yang sudah di luar akal sehat kita, yaitu adalah praktik perdukunan. Ironisnya praktik perdukunan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang awam terhadap agama tetapi juga orang yang terkadang mengaku dirinya umat beragama yang taat baik itu Islam ataupun agama lainnya. Seharusnya jika memang mengaku sebagai muslim yang taat atau baik misalnya, praktik perdukunan ini tidak akan dilakukan. Bukankah sudah jelas dalam agama Islam jika percaya selain Sang Pencipta adalah perbuatan syirik? Bahkan ada hadits Nabi Saw. yang mengatakan shalatnya tidak akan diterima selama 40 malam jika mendatangi dukun.
"Siapa yang mendatangi tukang ramal (dukun) dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam." (HR. Muslim)
Memang kekuasaan telah membutakan iman kita, telah membutakan nurani kita. Jangan harap akan mendapatkan apa yang diinginkan sesuai permintaan kita ke dukun jika Tuhan tidak menghendaki apa yang bisa diharapkan. Hanya penyesalan yang akan datang.
Dalam praktik money politic dan perdukunan ini yang diuntungkan sebenarnya adalah para tim sukses dan orang-orang yang menikmati kucuran dana tersebut serta para dukun itu sendiri. Maka jangan kaget jika momentum pemilihan serentak seperti sekarang ini adalah “Lebaran” nya para tim sukses dan para dukun.
Sebagai warga negara yang taat akan aturan negara maupun aturan agama, sudah seharusnya kita tidak masuk dalam pusaran praktik-praktik tersebut. Jika praktik-praktik seperti itu masih terus terjadi dan kita biarkan, jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang baik. Alih-alih mendapatkan pemimpin yang bisa amanah, pemimpin yang mengayomi, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, yang ada adalah pemimpin yang korup, kerdil dan hanya pemuasan nafsu dirinya belaka. Selamanya yang miskin akan miskin, yang susah sekolah akan susah sekolah, dan yang sakit takkan tertolong. Tidak akan ada perubahan masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang yang ada makin rusak moral dan terbelakang.
Dalam negara demokrasi terjadinya pro-kontra dalam satu kebijakan adalah suatu yang lumrah, namanya juga demokrasi. Hanya saja pro-kontra yang terjadi seharusnya tidak perlu mengorbankan kepentingan rakyat banyak yang jauh lebih penting. Kita sebagai warga negara biasa hanya bisa berharap dan berdoa semoga apa yang dicita-citakan oleh pengambil kebijakan bisa berjalan dengan damai, aman dan tentram. Dan tentu berperan aktif untuk mensukseskannya, misalkan menghadiri atau mendatangi TPS tempat pemilihan tempat kita terdaftar sebagai pemilih, serta menjaga keamanan dan kenyamanan selama proses pilkada berlangsung.
Demokrasi, money politic dan perdukunan
Setiap pemilihan seorang pemimpin di suatu negara demokrasi baik itu pemilihan presiden, pemilihan anggota dewan, pemilihan gubernur hingga pemilihan RT sekalipun seharusnya adalah momentum rakyat/warga untuk menentukan nasibnya dengan memilih pemimpin yang dilakukan secara langsung, jujur, bebas dan rahasia. Begitu juga dengan pilkada serentak, ini adalah momen pesta rakyat yang diharapkan dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjalankan tugasnya dengan baik sesuai harapan para konstituennya, yaitu pemimpin yang bisa mengayomi, mensejahterakan dan memakmurkan.
Sayangnya pesta demokrasi ini seringkali diciderai dengan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan hati nurani kita, tidak sesuai dengan norma agama, dan budaya ketimuran kita. Money politic misalnya, ini adalah satu bentuk praktik kecurangan yang kemudian secara tidak disadari telah menjadi budaya bangsa kita. Herannya, kalau tidak ada money politic, malah dianggap tidak normal. Beberapa minggu lalu, saya punya pengalaman di kampung saya ketika pemilihan kepala desa. Ternyata untuk menjadi seorang kepala desa saat ini kita memerlukan sedikitnya 100 juta, bahkan tidak heran ada beberapa daerah lain yang harus mengeluarkan uang ratusan juta. Ini fenomena baru masyarakat kita, sebelum reformasi meskipun ada tapi tidak sebrutal saat ini. Kenapa hal ini bisa terjadi?. Kalau menurut saya ini merupakan bentuk euforia dari masa reformasi yang sudah berlangsung sejak lengsernya Pak Harto. Sejak reformasi bergulir, setiap warga negara punya kebebasan untuk mengajukan dirinya menjadi pemimpin, asalkan punya uang dan punya dukungan- baik dukungan konstituen maupun dukungan partai. Tidak seperti pada pada orde baru yang mana semua sudah ditunjuk oleh atasan ataupun sang presiden sendiri.
Memang semuanya ada plus-minusnya. Masalahnya euforia ini sudah kebablasan, sudah disalahartikan oleh orang-orang yang ingin menikmati menjadi penguasa. Semua akan melakukan segala cara—tidak mengenal cara itu halal atau tidak—yang penting bagaimana caranya bisa menjadi pemenang. Selain praktik money politic yang sudah mencederai demokrasi kita, ada satu praktik lain yang sudah di luar akal sehat kita, yaitu adalah praktik perdukunan. Ironisnya praktik perdukunan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang awam terhadap agama tetapi juga orang yang terkadang mengaku dirinya umat beragama yang taat baik itu Islam ataupun agama lainnya. Seharusnya jika memang mengaku sebagai muslim yang taat atau baik misalnya, praktik perdukunan ini tidak akan dilakukan. Bukankah sudah jelas dalam agama Islam jika percaya selain Sang Pencipta adalah perbuatan syirik? Bahkan ada hadits Nabi Saw. yang mengatakan shalatnya tidak akan diterima selama 40 malam jika mendatangi dukun.
"Siapa yang mendatangi tukang ramal (dukun) dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak diterima shalatnya selama empat puluh malam." (HR. Muslim)
Memang kekuasaan telah membutakan iman kita, telah membutakan nurani kita. Jangan harap akan mendapatkan apa yang diinginkan sesuai permintaan kita ke dukun jika Tuhan tidak menghendaki apa yang bisa diharapkan. Hanya penyesalan yang akan datang.
Dalam praktik money politic dan perdukunan ini yang diuntungkan sebenarnya adalah para tim sukses dan orang-orang yang menikmati kucuran dana tersebut serta para dukun itu sendiri. Maka jangan kaget jika momentum pemilihan serentak seperti sekarang ini adalah “Lebaran” nya para tim sukses dan para dukun.
Sebagai warga negara yang taat akan aturan negara maupun aturan agama, sudah seharusnya kita tidak masuk dalam pusaran praktik-praktik tersebut. Jika praktik-praktik seperti itu masih terus terjadi dan kita biarkan, jangan harap kita mendapatkan pemimpin yang baik. Alih-alih mendapatkan pemimpin yang bisa amanah, pemimpin yang mengayomi, mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, yang ada adalah pemimpin yang korup, kerdil dan hanya pemuasan nafsu dirinya belaka. Selamanya yang miskin akan miskin, yang susah sekolah akan susah sekolah, dan yang sakit takkan tertolong. Tidak akan ada perubahan masyarakat menjadi lebih maju dan berkembang yang ada makin rusak moral dan terbelakang.
Komentar
Posting Komentar