Revolusi Mental: Antara Jargon Politik dan Cita-cita
Istilah revolusi mental kembali mendengung setelah Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan umum lalu menjadikannya sebagai jargon politik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sebenarnya istilah revolusi mental bukanlah barang baru, istilah ini pernah disuarakan oleh presiden pertama kita yaitu Ir. Soekarno pada saat pidato Hari Kemerdekaan pada tahun 1962. Meskipun pada kenyataanannya hingga masa reformasi revolusi mental masih sebatas wacana (discursive knowledge) belaka, belum menjadi aktivitas keseharian kita (practical knowledge) yang bisa memberikan perubahan pada watak atau mental bangsa sebagian besar dari rakyat dan bangsa Indonesia secara umum ke arah yang lebih baik.
Kini, setelah gagasan itu muncul kembali, kemudian menjadi perhatian bagi budayawan, akademisi, cendekiawan serta elemen bangsa lainnya untuk mendiskusikan dan mengkaji ulang gagasan tersebut. Lalu apa sebenarnya yang melatarbelakangi Jokowi menjadikan revolusi mental sebagai jargon politiknya, yang kemudian setelah dirinya terpilih menjadi presiden republik ini revolusi mental berubah menjadi sebuah gerakan nasional? Apakah metal bangsa Indonesia sudah sedemikian parah? Separah apa? Mungkin itu beberapa pertanyaan yang ada pada benak kita. Ihwal mentalitas bangsa ini pernah diuraikan oleh Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat. Mochtar Lubis (cet. 2012) sampai pada kesimpulan bahwa manusia Indonesia umumnya bermental munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik, berwatak lemah, boros, bukan pekerja keras, suka mengeluh, mudah dengki, suka sombong, dan tukang tiru. Sedangkan Koentjaraningrat (1974) cenderung melihat manusia Indonesia memiliki sifat yang meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab.
Mentalitas bangsa yang digambarkan oleh kedua tokoh itu pada kenyataannya dan perlu kita akui bersama masih menjadi mental yang sebenarnya dari sebagian besar manusia Indonesia. Banyak sekali contoh yang bisa dijadikan rujukan untuk mencerminkan mentalitas itu. Pada level birokrasi atau pejabat negara misalnya, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme masih belum enyah dari negeri ini, mungkin prakteknya malah semakin lebih canggih, kompleks dan sulit dibuktikan. Kemudian pada level warga negara, budaya menyontek, budaya tidak disiplin dalam berlalu lintas masih menjadi pemandangan umum dan dianggap lumrah bagi masyarakat kita. Itu artinya ternyata mentalitas bangsa kita masih jauh dari apa yang dicita-citakan bersama.
Sasaran revolusi mental yang disuarakan oleh Presiden Jokowi intinya adalah mentransformasi hal-hal atau sikap yang negatif ke arah yang positif, “negativisme menjadi positivisme”. Proses yang menginginkan sikap-sikap negatif dari warganegara dikritisi dan diubah menjadi sikap-sikap positif. Ini merupakan gagasan yang mulia dan memerlukan dukungan dari segenap elemen bangsa. Namun yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah sudahkah ada perubahan yang mengarah ke arah lebih baik? Pada kenyataannya justru apa yang kita rasakan hingga menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, masih sama saja kondisinya atau mungkin lebih parah dari sebelumnya. Di Bidang ekonomi hal itu bisa ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika yang masih dikisaran 14.000, melambungnya harga BBM yang kemudian mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga makin terhimpitnya kehidupan masyarakat kelas bawah (grass root). Di dunia pendidikan, kita masih disuguhkan kejadian-kejadian yang mengerikan yang terkadang diluar imajinasi kita, soal pembunuhan siswa oleh siswa akhir-akhir ini misalnya. Kasus tawuran pelajar yang tak kunjung usai, bullying yang masih marak terjadi di bangku sekolah dan yang terhangat adalah beredarnya buku agama bagi pelajar di DKI Jakarta yang heboh karena sebagian ada yang menafsirkan bahwa buku itu mengajarkan sekulerisme. Di ranah hukum, belum tuntasnya kasus-kasus korupsi mega proyek yang disinyalir melibatkan pejabat negara, terkuaknya kasus korupsi baru yang salah satunya korupsi Pelindo II, lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan yang masih tebang pilih. Semua itu membuktikan bahwa hingga hampir satu tahun pemerintahan Jokowi yang mengusung jargon revolusi mental masih belum memberikan efek nyata bagi masyarakat Indonesia.
Keteladan dan Kesadaran Bersama
Pada dasarnya kita sangat setuju bahwa gagasan revolusi mental adalah satu upaya yang baik yang dijadikan gerakan nasional oleh Presiden Jokowi, namun jika upaya itu tidak didukung oleh semua elemen bangsa baik oleh pejabat negara maupun warga negaranya sendiri, maka tidak akan pernah memberikan hasil nyata. Kita pun sepakat bahwa gerakan revolusi mental harus dimulai dari masing-masing individu, kemudian keluarga yang menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi utama bagi tumbuh kembangnya setiap individu. Pada upaya itu, sikap kepemimpinan (leadership) menjadi kunci keberhasilan gerakan ini. Pada dasarnya masing-masing individu adalah pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memberikan keteladan yang baik pula. Tanpa adanya keteladan yang baik maka mustahil apa yang kita cita-citakan bersama tercapai.
Namun sayangnya apa yang di cita-citakan Bapak Presiden malah diciderai oleh pembantunya dan kalangan elite pemerintahan. Alih-alih memberikan keteladan yang baik, pejabat publik kita justru memberikan keteladan yang kurang baik yang kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat kita. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, kehadiran Ketua DPR RI, Setya Novanto dan rombongannya ke acara deklarasi salah satu calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump adalah salah satu tindakan yang ceroboh dan mencederai harga diri bangsa. Rasanya perlu dipahami bersama bahwa seorang pejabat publik apalagi wakil rakyat, harusnya bisa menghindari hal-hal yang kontroversial di saat masyarakat tengah berjuang menghadapi naiknya kebutuhan pokok dan biaya hidup yang makin menghimpit. Lebih ironis lagi ada satu kejadian yang kita sayangkan, yaitu masalah situs atau website revolusi mental yang sempat tidak bisa di akses padahal biaya pembuatan situs itu telah dianggarkan negara yang tidak sedikit biayanya, dan lebih parah lagi website tersebut disinyalir menjiplak website Barack Obama. Harapan kita, semoga tidak ada lagi hal-hal negatif yang bisa menghambat cita-cita mulia dari gerakan nasional “Revolusi Mental”.
Marilah kita bersama-sama menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dari dunianya masing-masing, dengan memberikan keteladan yang baik dengan begitu diharapkan cita-cita dari gerakan nasional “Revolusi Mental” yang dicanangkan oleh pemerintah dapat memberikan efek positif sesegeramungkin, meskipun masih jauh dari kata berhasil. Jangan sampai gagasan revolusi mental hanya menjadi jargon politik belaka, kemudian menguap dengan sendirinya termakan oleh waktu.[ ]
Kini, setelah gagasan itu muncul kembali, kemudian menjadi perhatian bagi budayawan, akademisi, cendekiawan serta elemen bangsa lainnya untuk mendiskusikan dan mengkaji ulang gagasan tersebut. Lalu apa sebenarnya yang melatarbelakangi Jokowi menjadikan revolusi mental sebagai jargon politiknya, yang kemudian setelah dirinya terpilih menjadi presiden republik ini revolusi mental berubah menjadi sebuah gerakan nasional? Apakah metal bangsa Indonesia sudah sedemikian parah? Separah apa? Mungkin itu beberapa pertanyaan yang ada pada benak kita. Ihwal mentalitas bangsa ini pernah diuraikan oleh Mochtar Lubis dan Koentjaraningrat. Mochtar Lubis (cet. 2012) sampai pada kesimpulan bahwa manusia Indonesia umumnya bermental munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik, berwatak lemah, boros, bukan pekerja keras, suka mengeluh, mudah dengki, suka sombong, dan tukang tiru. Sedangkan Koentjaraningrat (1974) cenderung melihat manusia Indonesia memiliki sifat yang meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, dan suka mengabaikan tanggung jawab.
Mentalitas bangsa yang digambarkan oleh kedua tokoh itu pada kenyataannya dan perlu kita akui bersama masih menjadi mental yang sebenarnya dari sebagian besar manusia Indonesia. Banyak sekali contoh yang bisa dijadikan rujukan untuk mencerminkan mentalitas itu. Pada level birokrasi atau pejabat negara misalnya, budaya korupsi, kolusi dan nepotisme masih belum enyah dari negeri ini, mungkin prakteknya malah semakin lebih canggih, kompleks dan sulit dibuktikan. Kemudian pada level warga negara, budaya menyontek, budaya tidak disiplin dalam berlalu lintas masih menjadi pemandangan umum dan dianggap lumrah bagi masyarakat kita. Itu artinya ternyata mentalitas bangsa kita masih jauh dari apa yang dicita-citakan bersama.
Sasaran revolusi mental yang disuarakan oleh Presiden Jokowi intinya adalah mentransformasi hal-hal atau sikap yang negatif ke arah yang positif, “negativisme menjadi positivisme”. Proses yang menginginkan sikap-sikap negatif dari warganegara dikritisi dan diubah menjadi sikap-sikap positif. Ini merupakan gagasan yang mulia dan memerlukan dukungan dari segenap elemen bangsa. Namun yang menjadi pertanyaan besar sekarang adalah sudahkah ada perubahan yang mengarah ke arah lebih baik? Pada kenyataannya justru apa yang kita rasakan hingga menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo ini, masih sama saja kondisinya atau mungkin lebih parah dari sebelumnya. Di Bidang ekonomi hal itu bisa ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang Dollar Amerika yang masih dikisaran 14.000, melambungnya harga BBM yang kemudian mengakibatkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, sehingga makin terhimpitnya kehidupan masyarakat kelas bawah (grass root). Di dunia pendidikan, kita masih disuguhkan kejadian-kejadian yang mengerikan yang terkadang diluar imajinasi kita, soal pembunuhan siswa oleh siswa akhir-akhir ini misalnya. Kasus tawuran pelajar yang tak kunjung usai, bullying yang masih marak terjadi di bangku sekolah dan yang terhangat adalah beredarnya buku agama bagi pelajar di DKI Jakarta yang heboh karena sebagian ada yang menafsirkan bahwa buku itu mengajarkan sekulerisme. Di ranah hukum, belum tuntasnya kasus-kasus korupsi mega proyek yang disinyalir melibatkan pejabat negara, terkuaknya kasus korupsi baru yang salah satunya korupsi Pelindo II, lemahnya penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan yang masih tebang pilih. Semua itu membuktikan bahwa hingga hampir satu tahun pemerintahan Jokowi yang mengusung jargon revolusi mental masih belum memberikan efek nyata bagi masyarakat Indonesia.
Keteladan dan Kesadaran Bersama
Pada dasarnya kita sangat setuju bahwa gagasan revolusi mental adalah satu upaya yang baik yang dijadikan gerakan nasional oleh Presiden Jokowi, namun jika upaya itu tidak didukung oleh semua elemen bangsa baik oleh pejabat negara maupun warga negaranya sendiri, maka tidak akan pernah memberikan hasil nyata. Kita pun sepakat bahwa gerakan revolusi mental harus dimulai dari masing-masing individu, kemudian keluarga yang menjadi unit sosial terkecil yang memberikan fondasi utama bagi tumbuh kembangnya setiap individu. Pada upaya itu, sikap kepemimpinan (leadership) menjadi kunci keberhasilan gerakan ini. Pada dasarnya masing-masing individu adalah pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa memberikan keteladan yang baik pula. Tanpa adanya keteladan yang baik maka mustahil apa yang kita cita-citakan bersama tercapai.
Namun sayangnya apa yang di cita-citakan Bapak Presiden malah diciderai oleh pembantunya dan kalangan elite pemerintahan. Alih-alih memberikan keteladan yang baik, pejabat publik kita justru memberikan keteladan yang kurang baik yang kemudian menjadi kontroversi di tengah masyarakat kita. Terlepas dari kontroversi yang terjadi, kehadiran Ketua DPR RI, Setya Novanto dan rombongannya ke acara deklarasi salah satu calon presiden Amerika Serikat, Donald Trump adalah salah satu tindakan yang ceroboh dan mencederai harga diri bangsa. Rasanya perlu dipahami bersama bahwa seorang pejabat publik apalagi wakil rakyat, harusnya bisa menghindari hal-hal yang kontroversial di saat masyarakat tengah berjuang menghadapi naiknya kebutuhan pokok dan biaya hidup yang makin menghimpit. Lebih ironis lagi ada satu kejadian yang kita sayangkan, yaitu masalah situs atau website revolusi mental yang sempat tidak bisa di akses padahal biaya pembuatan situs itu telah dianggarkan negara yang tidak sedikit biayanya, dan lebih parah lagi website tersebut disinyalir menjiplak website Barack Obama. Harapan kita, semoga tidak ada lagi hal-hal negatif yang bisa menghambat cita-cita mulia dari gerakan nasional “Revolusi Mental”.
Marilah kita bersama-sama menjalankan tugas sebagai seorang pemimpin dari dunianya masing-masing, dengan memberikan keteladan yang baik dengan begitu diharapkan cita-cita dari gerakan nasional “Revolusi Mental” yang dicanangkan oleh pemerintah dapat memberikan efek positif sesegeramungkin, meskipun masih jauh dari kata berhasil. Jangan sampai gagasan revolusi mental hanya menjadi jargon politik belaka, kemudian menguap dengan sendirinya termakan oleh waktu.[ ]
Komentar
Posting Komentar